Rico Marbun Archives – Partai Gelora Indonesia

Partai Gelora: Di Pemilu 2024, Pemuda Jangan Jadi Objek Lagi, Tapi Harus Jadi Subjek dalam Politik

Anggri Afriansyah, Bappilu, Bonus Demograsi, BRIN, Hendri Satrio, Pemilih Muda, Pemilu 2024, Raihan Ariatama, Rico Marbun

Partagelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap peran aktif pemuda dalam Pemilu 2024 mendatang agar tidak lagi menjadi objek, tetapi subjek dalam politik.

Sehingga terjadi gelombang perbaikan dan pembaruan terhadap perasaan masyarakat, yang menginginkan Indonesia lebih makmur, maju dan tegaknya negara berdasarkan hukum.

“Jadi kita melihat, bahwa salah satu inti utamanya itu adalah pemuda ini jangan jadi objek. Jadi dia bukan lagi menjadi objek, tetapi adalah subjek pelaku dalam politik,” kata Rico Marbun, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPN Partai Gelora dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Pemilih Muda dan Konstestasi Pemilu 2024, Apa Harapan Mereka?, Rabu (15/3/2023) sore.

Karena itu, kata Rico, kenapa pemuda saat ini paling dominan dalam menolak isu penundaan Pemilu 2024. Sebab, pemuda memiliki keberanian, baik dalam hal pemikiran maupun tindakannya secara langsung.

Dimana pemuda melihat perlunya pergantian kepemimpinan saat ini agar ada perbaikan kondisi sekarang, sehingga pemilu harus sesuai jadwal.

Hal inilah yang menyebabkan masyarakat optimis, bahwa pembaruan tersebut bisa diperjuangkan dalam Pemilu 2024 mendatang. Tetapi, syaratnya harus ada pelibatan secara aktif pemilih muda.

“Situasi kita kan gini-gini saja terus, kita penghasil sawit terbesar di dunia, tetapi minyak goreng langka dan mahal. Kita negara agraris, tapi beras mahal dan impor, belum lagi batubara. Hal inilah yang mendorong kita membuat partai, karena solusinya memang politik. Dan kita akan melibatkan pemilih muda secara aktif,” katanya.

Ketua Bappilu Partai Gelora ini mengungkapkan, jumlah pemilih muda saat ini mencapai 60 persen dari jumlah pemilih secara keseluruhan. Sehingga menjadi pasar yang sangat potensial untuk diperebutkan suaranya dalam Pemilu 2024.

“Pemilih muda itu mencapai angka yang sangat besar, sekitar 60 persen. Jika melihat demografis, itu usianya antara 17-40. Jadi artinya dari dua pertiga pemilih, 60 persen itu pemilih muda, itu pangsa pasar yang sangat besar. Ini yang akan diperebutkan oleh semua partai politik, termasuk Partai Gelora,” ujarnya.

Sehingga Partai Gelora yang mendapat nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 berpandangan ini, bahwa pemuda harus menjadi subjek dalam politik, tidak menjadi komoditas politik, karena besarnya jumlah demografi tersebut.

“Kita jangan terjebak terus dari sisi demografi, istilahnya hanya memperjuangkan aspirasi generasi muda terus, tetapi harus ada pelibatan secara aktif pemuda atau pemilih muda,” katanya.

Rico Marbun mengingatkan terhadap pihak-pihak yang terus mendorong isu-isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, bisa memicu para pemuda untuk melakukan perlawanan.

“Saya khawatir indeks optimisme jadi indeks perlawanan. Ini hasil riset yang kami lakukan, bahwa dalam menjawab isu-isu yang tidak bertanggung jawab, seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mudah-mudahan hadirnya Partai Gelora ini ini bisa menjawab tuntutan dan kegelisahan dari generasi muda,” pungkasnya.

Indeks Turun Drastis

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, indeks optimisme masyarakat terhadap kondisi Indonesia saat ini turun drastis dari 64 persen menjadi 3,6 %. Penurunan tersebut, disumbang dari indeks politik dan hukum dari 28,1 persen menjadi minus 10,2 %.

“Generasi muda nampaknya tidak terlalu optimis, bahkan minus. Ini pekerjaan rumah kita untuk mengembalikan optimisme anak muda terhadap kondisi politik dan hukum di Indonesia,” kata Hendri Satrio (Hensat).

Untuk mengembalikan optimisme itu, menurut Hensat, pendekatannya adalah melalui pendekatan hukum, dimana hukum tidak boleh diskriminatif atau tebang pilih lagi. Disamping itu, pemerintah juga harus bersih-bersih terhadap para pejabatnya yang saat ini menjadi sorotan publik.

Selanjutnya, kata Hensat, yang bisa mendorong anak-anak muda berpartisipasi dalam politik, yakni adanya kepedulian terhadap pekerjaan, karir, pendidikan, keinginan memiliki rumah dan penghasilan.

“Jika harapan-harapan itu tidak bisa dipenuhi pemerintah, maka optimisme anak muda terhadap Indonesia akan turun. Ini harus menjadi konsen Partai Gelora, jika ingin mendapatkan suara anak muda,” kata pengamat KedaiKopi ini

Hensat berharap Pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan gembira agar semua orang bisa berparsipasi, tidak ada ketakukan dalam menyambut pesta demokrasi ini.

“Saya ingin meminta dan mengajak masyarakat Indonesia untuk menyambut kembali pelaksanaan pemilu yang gembira. Inti dari pemilu itu, pesta demokrasinya gembira, kebahagian dan kegembiraan,” kata juru bicara Anies Baswedan ini.

Sedangkan Peneliti Kelompok Riset Pemuda, Modal Manusia dan Masa Depan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Anggi Afriansyah mengungkapkan, ada kecenderungan anak-anak muda sejak 2014 mulai tertarik pada isu-isu pemilu.

“Jadi kalau partai politik mau mendapatkan suara dari anak muda juga harus menyasar mereka yang ada di desa-desa, karena mereka tidak memiliki akses terhadap media sosial,” kata Anggi.

Anak-anak muda di desa, lanjut Anggi, secara tradisional menurut apa yang dikatakan orang tua mereka, termasuk dalam pilihan politik.

Sehingga diperlukan strategis pendekatan khusus terhadap anak muda di desa, apabila ingin pilihan politiknya berbeda dengan orang tuanya.

“Menurut saya partai yang bisa menggarap serius isu-isu yang menjadi problematika anak muda akan menjadi partai masa depan. Jadi kita harus sabar dalam melakukan pendidikan politik ke anak muda, tantangannya berat. Panennya bukan dalam kontestasi 2024, tapi akan datang karena konteksnya membangun bangsa. Itu kita menggarap anak muda secara demografi secara serius,” katanya.

Sebaliknya, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Raihan Ariatama mengatakan, preferensi pilihan politik anak muda sekarang, berbeda dengan orang orang tuanya. Orang tua sekarang tidak bisa memaksakan pilihan politiknya kepada anak mereka.

“Saya yakin anak muda sekarang berani berbeda dengan orang tua sekalipun, itu dimulai saat memilih jurusan saat kuliah. Meskipun orang tua meminta kita di jurusan lain, di kampus lain. Kita tetap pilih sesuai yang kita inginkan, termasuk dalam preferensi pilihan politik, orang tua tidak bisa memaksa lagi pilihannya,” kata Raihan Ariatama.

Pakai Cara Sendiri Jangan Tiru Partai Lain, Anis Matta: Warga Jabar Pemilih Cerdas dan Rasional

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Bandung Ngawangkong, DPD Bandung, DPW Jabar, Haris Yuliana, Mahfuz Sidik, Partai Gelora Indonesia, Rico Marbun

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai warga Jawa Barat (Jabar) sebagai pemilih yang cerdas.

Hal tersebut terbukti, dengan tidak adanya partai politik yang mampu memenangkan pemilu dua kali berturut-turut di Jabar selama masa reformasi.

“Tidak ada partai yang menang dua kali berturut-turut di Jawa Barat. Artinya pemilih di Jawa Barat pemilih cerdas,” ujar Anis saat menggelar dialog bertajuk ‘Bandung Ngawangkong’, di Bandung, Minggu (28/11/2021).

Anis Matta mengatakan, masyarakat Jawa Barat lebih terbuka terhadap berbagai informasi termasuk mengenai politik. Salah satunya karena letaknya yang dekat dengan ibukota negara.

“Jadi masyarakat Jawa Barat ini paling cepat responsnya terhadap isu-isu nasional,” katanya.

Selain itu, Anis Matta menilai, warga Jabar pun sangat terbuka terhadap berbagai ide dan pemikiran dalam berbangsa dan bernegara.

Hal ini terlihat dari sejarah yang pernah terjadi di Jabar saat berkembangnya Negara Islam Indonesia (DI/TII). Jabar juga menjadi awal mula berkembangnya Marhaenisme yang digagas Soekarno.

“Di Jawa Barat pernah berkembang ide kanan, juga ide kiri. Artinya masyarakat Jawa Barat terbuka terhadap ide-ide apapun yang disampaikan kepada mereka,” katanya.

Anis Matta kemudian memuji warga Jabar, karena hal ini merupakan tipikal masyarakat demokrasi.

“Masyarakat demokrasi membutuhkan pemimpin yang mampu meyakinkan, bukan yang mampu memaksa,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Anis Matta, pemilih di Jabar membutuhkan partai politik yang mampu meyakinkan akan masa depan yang lebih baik.

Sebab, warga Jabar tidak bisa digiring secara sederhana, tapi perlu diyakinkan oleh kader-kader Partai Gelora

“Itu sebenarnya karakter dasar dari masyarakat demokrasi,” katanya.

Karena itu, Anis Matta meminta agar kader Partai Gelora menggunakan caranya sendiri dalam meyakinkan warga Jabar, bukan meniru cara yang digunakan partai lain.

“Besar-kecil, susah-gampang adalah soal cara pandang kita terhadap masalah yang kita hadapi. Yang penting adalah membuka cakrawala agar situasi mental kita selalu berada di atas masalah agar bisa meyakinkan orang lain,” katanya.

Sehingga dapat menemukan cara sendiri untuk mengatasi masalah dengan cara selalu membaca situasi dengan kreativitas dan imajinasi.

“Imajinasi adalah kekuatan kita yang kadang kita lupa untuk memanfaatkannya. Sekarang inilah, ketika kita berada dalam banyak keterbatasan akibat pandemi, sehingga imajinasi kita berperan penting,” ujarnya.

Ketua Bapilu DPN Partai Gelora Rico Marbun mengaku optimis dapat meyakinkan masyarakat terhadap ide-ide dan narasi Partai Gelora, tidak hanya warga Jabar saja.

“Ada beberapa hal yang membuat kita optimis. Hampir 60 persen yang setuju partai baru, dengan menjual semangat saja, setengahnya memilih kita, ” kata Rico.

Anis Matta: Isu Kebangkitan Komunisme Indonesia, Ternyata Berkaitan dengan Hegemoni China

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Dahlan Iskan, gelora talks, Hegemoni China, Kebangkitan Komunisme, Partai Gelora Indonesia, Pertarungan Global, Rico Marbun, Rocky Gerung, Sudrajat, Survival Insrinct, Tatanan Dunia Baru

Partaigelora.id – Lembaga Survei Media Survei Nasional (Median) dalam rilisnya pada Kamis (30/9/2021) lalu, mengungkapkan, bahwa 46,4 persen responden di Indonesia masih percaya soal isu kebangkitan komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai ketakutan akan kebangkitan komunisme di Indonesia seperti yang diungkap Lembaga Survei Median, ternyata tidak berhubungan dengan ideologi komunis.

“Tetapi, berhubungan dengan isu lain yang lebih bersifat politik, yaitu hegemoni geopolitik China,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘NKRI dan Ancaman Komunisme Dalam Dinamika Geopolitik, Membedah Survei Median September 2021’ yang disiarkan secara live streaming di channel YouTube Gelora TV, Rabu (6/10/2021).

Diskusi ini dihadiri Direktur Eksekutif Lembaga Survei MEDIAN Rico Marbun, Menteri BUMN Periode 2011-2014, Dahlan Iskan, Mantan Dubes RI untuk China yang juga Ketua Asosiasi Kerjasama Indonesia-China Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, dan Pengamat Politik & Sosial Budaya Rocky Gerung.

Menurut Anis Matta, hegemoni China sebenarnya berdampak biasa dan natural saja. Sebab, dalam 30 tahun terakhir, China secara aktif melakukan kampanye dan ekspansi, sehingga memungkinkan persepsi itu terbentuk.

“Kalau kita melihat bahwa 46,4% dari populasi kita, percaya tentang isu ini di tengah situasi krisis global. Itu menunjukkan bahwa persepsi publik sekarang dipengaruhi oleh banyak sekali operasi politik dan media,” katanya.

Operasi tersebut, kata Anis Matta, dijalankan oleh kekuatan-kekuatan global yang tengah bertarung saat ini.

“Ini berbarengan atau bersamaan, ketika Amerika secara resmi mendeclaire China sebagai musuh mereka. Artinya opini publik kita sekarang ini dibentuk oleh bagian dari operasi geopolitik,” katanya.

Namun, Anis Matta menilai ketakutan dan kecemasan publik berdasarkan hasil survei sejak 2017 hingga 2021, yang angkanya terus mengalami peningkatan terhadap hegemoni China, sebenarnya adalah hal yang positif.

Jika hal itu dipandang sebagai bagian dari survival instinct (naluri bertahan hidup) seperti takut digigit ular dengan menghindar. Sehingga bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah survival instinct publik ini menjadi energi kebangkitan di tengah konflik global sekarang.

“Supaya kita tidak lagi menjadi bangsa yang lemah, menjadi korban, menjadi collateral damage ketika ada kekuatan global yang sedang bertarung dan menjadikan wilayah kita yang seharusnya berdaulat, justru menjadi medan tempur mereka,” tandasnya.

Sehingga perlu dirumuskan satu arah baru, satu peta jalan baru bagi Indonesia. Sebab, kondisi sekarang berbeda dengan zaman Soekarno dan Soeharto dulu yang memiliki cantolan untuk berkolaborasi.

“Di awal perjalanan, kita sangat kacau, dipenuhi krisis kepada satu arah yang tidak jelas. Dunia dalam proses tatanan ulang, yang sekarang ini tidak bisa lagi dipakai, butuh satu tatanan dunia baru. Menurut saya secara geopolitik, dianggap sebagai peluang,” katanya.

Hal ini tentu saja menjadi momentum bagi Indonesia untuk menggunakan survival instinct publik untuk menemukan celah dalam situasi geopolitik sekarang ini. Sehingga Indonesia ikut berperan dalam menentukan tatanan dunia baru.

“Karena itulah kami di Partai Gelora membuat cita-cita perjuangan menjadikan Indonesia sebagai lima besar kekuatan dunia dan tidak ingin menjadi collateral damage dari pertarungan kekuatan global,” katanya.

Direktur Eksekutif MEDIAN Rico Marbun mengatakan, hegemoni China di Indonesia dan mesranya hubungan kedua negara, yang menyebabkan isu kebangkitan PKI atau komunisme kerap muncul setiap tahun, khususnya pada bulan September hingga Oktober.

“Cara berpikir mereka yang menganggap adanya hegemoni China di Indonesia, itu karena dianggap sama paralel dengan komunis gitu,” kata Rico Marbun.

Terkait hal ini, Mantan BUMN Dahlan Iskan meminta seluruh elemen bangsa Indonesia bisa move on dari masa lalu. Artinya, semua kejadian sejarah tidak lebih dari sekadar catatan lembaran kertas.

“Nggak boleh terus mengenang masa lalu. Tidak boleh terus sentimen begitu. Karena kalau itu yang terjadi kita tidak akan pernah maju,” katanya.

Lanjutnya, temuan survei Median itu adalah tugas berat semua elemen bangsa untuk memastikan bahwa kekhawatiran terhadap kebangkitan komunisme tidak perlu lagi ada.

“Berarti tugas kita masih berat sekali untuk membawa Indonesia ini maju. Apalagi lima besar di dunia, karena 46 persen umat Islam itu umumnya umat Islam katakan begitu masih berorientasi pada masa lalu yang sama sekali tak ada gunanya,” tandasnya.

Hal senada disampaikan pengamat politik & sosial budaya Rocky Gerung. Rocky menyebut ideologi komunisme sudah kehilangan patronnya atau pendukungnya di dunia. Ia menilai secara ideologi sebetulnya komunisme sudah selesai dalam sejarah.

Namun, menurutnya, fakta membuktikan masyarakat Indonesia masih takut terhadap kebangkitan komunisme, karena adanya kecurigaan terhadap visi komunisme.

“Komunisme itu kehilangan patron di dalam proyek dunia, tapi kita masih takut. Berarti ada visi di komunisme yang buat kita curiga terus,” ujar Rocky Gerung

Mantan Dubes RI untuk China Mayjen TNI (Purn) Sudrajat meminta pemerintah untuk lebih waspada dalam meneken kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintah China. Terlebih baru-baru ini ada kebijakan baru yang telah diresmikan China yakni Local Currency Settlemen.

Dalam kebijakan itu, untuk konteks perdagangan dengan China akan menggunakan mata uang Yuan dan Rupiah. Apalagi saat ini kerjasama Ekonomi Indonesia dan China terus meningkat.

“Kalau kedekatan ekonomi ini tidak dibarengi dengan pemahaman politik antara Indonesia dengan China, ini akan terjadi ketimpangan, justru akan negatif bagi kita,” ungkap Sudrajat.

Anis Matta Ingatkan soal ‘Public Mood’ yang Bisa Berujung Pada Ledakan Sosial

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, dr Tirta, gelora talks, Hamdi Muluk, Ledakan Sosial, Partai Gelora Indonesia, Public Mood, Rico Marbun

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengingatkan pemerintah untuk mendalami situasi emosional masyarakatnya atau public mood terkait kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

“Temuan kita memang mengerikan. Takut, sedih, marah dan frustrasi, kira-kira itu semua yang mendominasi emosi publik atau publik mood saat ini,” ujar Anis Matta di Jakarta, Sabtu (10/7/2021) petang.

Anis Mata menyampaikan hal itu, saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks dengan tema ‘Marah dan Frustasi: Mengupas Emosi Publik di Tengah Pandemi yang disiarkan live di streaming Gelora TV dan Transvision CH.333.

Dalam diskusi yang dihadiri Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median Rico Marbun, pengusaha dan relawan Kemenkes dr. Tirta Mandira Hudhi, dan Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia (UI) Prof Hamdi Muluk, Anis Matta mengatakan, apabila hal itu tidak didalami, maka bisa saja semua ini akan berkembang menjadi ledakan sosial bahkan hingga krisis politik nantinya.

“Penting bagi kita untuk mencoba mendalami situasi emosional publik agar kita bisa mengetahui apa yang bisa kita lakukan secara lebih tepat, demi mencegah pandemi dan krisis ekonomi ini berkembang menjadi ledakan sosial. Apalagi berkembang menjadi krisis politik di kemudian hari,” tegas Anis Matta.

Dengan mengetahui public mood tersebut, diharapkan ledakan sosial tidak berkembang, apalagi menjadi ledakan sosial yang tidak terkendali.

“Jika ledakan sosial terjadi, akan membawa kita ke dalam krisis yang semakin susah untuk dikendalikan dan tidak ada satupun yang mengetahui kapan berakhirnya,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun mengatakan, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia tahun ini dinilai publik lebih parah dibandingkan tahun lalu. Akibatnya, publik tidak percaya pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

“Mayoritas publik menilai kondisi Covid-19 semakin parah 49,7 persen, sama saja 29,3 persen, lebih baik 14,2 persen, tidak tahu atau tidak menjawab 6,8 persen,” papar Rico.

Rico meniilai, kasus Covid-19 semakin dekat dengan lingkungan sosial masyarakat. Beda hal dengan situasi tahun lalu. Bahkan semakin banyaknya ucapan duka cita yang menghiasi dunia maya.

“Rasa-rasanya ini pula yang kita temukan di grup-grup Whatsapp, Telegram, itu setiap hari ada ucapan bela sungkawa, permohonan doa untuk segera sembuh,” katanya.

Melihat kondisi saat ini, pengusaha dan relawan Kemenkes dr. Tirta Mandira Hudhi mengaku hanya bisa pasrah. Sebab, tenaga kesehatan (nakes) sudah maksimal dalam menangani Covid-19.

Namun, masih banyak masyarakat yang tidak percaya Covid-19 dan menolak divaksin, akibat masih adanya polarisasi politik.

“Pemerintah sekarang juga dalam kondisi bingung. Dikasih vaksin gratis ditolak, dikasih edukasi dibilang banyak omong. Emangnya yang protes-protes itu, punya solusi, nggak juga. Kalau ditanya mengenai kondisi saat ini, kita ya pasrah,” kata dr Tirta.

Namun, dr Tirta mengaku tetap memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya Covid-19, meski masih ada yang tidak percaya. Ia pun meminta agar para pejabat tidak sembarangan memberikan pernyataan soal Covid-19, karena akan memperburuk situasi dan keadaan.

Guru Besar Psikologi UI Prof Hamdi Muluk dapat memahami kondisi psikologis masyarakat saat ini, akibat masih adanya bias politik. Sehingga ada perbedaan cara pandang dalam melihat Covid-19, ada yang menggunakan kacamata saintifik, politik dan agama.

“Tapi saya ingin mengatakan begini, semua orang panik sekarang ini, tetapi tetap harus ada orang yang menyalakan optimisme dan bersikap tenang,” kata Hamdi Muluk

Hamdi menambahkan, pemerintah hendaknya meniru cara Singapura dan Amerika Serikat yang mulai beradaptasi dengan Covid-19, sehingga bisa dikendalikan. Sebab, bagaimanapun Covid-19 tidak akan bisa dihilangkan seperti Flu Spanyol atau Influenza yang sudah berabad-abad tetap ada.

“Kita harus realistis seperti Singapura berpikir masa depan. Kondisi pandemi diubah dalam kondisi endemi. Membentengi sebanyak mungkin komunitas dengan vaksin, kalaupun tertular dampaknya tidak berat, sehingga aktivitas normal bisa dilakukan kembali,” pungkasnya

Sign In

Tag: Rico Marbun