Tag: Rizal Ramli

Pemerintah Diminta Batalkan yang Tidak Prioritas, karena Akan Perburuk Fiskal dan Menambah Jumlah Utang

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Pemerintah diminta membatalkan dua megaproyek besar, yakni pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, karena dianggap membebani keuangan negara dan memperburuk fiskal yang tengah defisit akibat penanganan pandemi Covd-19.

Hal itu disampaikan ekonom senior Rizal Ramli dalam Gelora Talk bertajuk ‘APBN di antara Himpitan Pajak dan Utang Negara’ yang disiarkan live streaming di Channel YouTube Gelora TV, Rabu (20/10/2021).

“Kita enggak punya uang untuk membangun ibu kota baru, atau proyek ini atau proyek itu. Tapi mereka paksakan juga, bikin Ibukota baru misalnya,” kata Rizal Ramli.

Menurut dia, pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, bukan prioritas untuk saat ini dan tidak perlu dipaksakan kelanjutan pembangunannya.

Selain kondisi APBN yang tergerus sangat dalam, kata Rizal Ramli, utang Indonesia juga semakin membengkak. Untuk membayar pokok pinjaman saja, lanjutnya, negara harus menggelontorkan dana Rp 400 triliun.

“Kemudian membayar bunga pinjaman sebesar Rp 370 triliun, sehingga total utang yang harus dibayar negara tahun ini  Rp 730 triliun,” katanya.

Sementara Menteri Keuangan tahun 1998 Fuad Bawazier mengatakan, pemerintah dinilai telah salah jalan mengeluarkan Perppu 1/2020 ditambah lagi dengan adanya UU Pajak baru (HPP). Sebab, hal ini tidak bisa meningkatkan pendapatan negara.

Saat akan membuat UU tentang perpajakan, lanjutnya, bisa diketahui berapa target yang akan diperoleh. Karena, pajak adalah soal angka dan detail. Namun meski UU sudah diubah, narasinya tetap propaganda dan retorika politik belaka  tanpa ada angka.

Fuad Bawazier juga menilai pemerintah berlaku tidak adil dalam pengenaan pajak, dimana negara kembali memberikan tax amnesty jilid II kepada orang-orang yang melakukan korupsi, sementara rakyat diberikan kenaikan PPn sebesar 11-12 persen.

“Negara negara lain tidak ada yang seperti itu. Saya dari pertama sudah haqqul yakin ini ada unsur kekuatan eksternal yang nitipin,” ujarnya.

Karena itu, mengingatkan agar pemerintah menaikkan penerimaan dan menekan belanja. Khususnya untuk hal-hal yang tidak terlalu perlu dan tidak ada urgensinya.

“Jika diteruskan, maka keuangan negara akan terpuruk semakin dalam. Dimana ancaman krisis fiskal sudah terlihat semakin nyata,” katanya. 

Sedangkan Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta Bandung sudah ditetapkan jauh hari sebelum pandemi Covid-19 berlangsung.

“Sekarang kelanjutannya. Ada perubahan yang berubah dari skenario awal. Bila ada situasi berubah, maka upaya yang dilakukan juga berubah. Apalagi,  perubahan situasinya sangat serius. Siapa yang bisa menguji kedalaman pandemi? Tiga bulan lalu, siapa yang bisa memperkirakan saat ini konfirmasi kasus positif di bawah 1000,” kata Misbakhun.

Misbakhun menganggap wajar jika semasa awal pandemi pemerintah menarik utang dari berbagai sumber karena mengalami defisit APBN, yang juga dialami negara lain selama masa pandemi.

Namun, utang yang menumpuk itu bisa diimbingi dengan belanja yang berkualitas dan dirasakan langsung oleh rakyat sampai pada hal-hal yang utama seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

“Fungsinya pajak disitu, dipungut itu untuk kepentingan rakyat. Bagi saya mari kita awasi bersama upaya pemerintah memungut pajak dan upaya kualitas belanja ini. Disitulah kita bisa mengukur manfaat dari APBN,” katanya.

Menurut Misbakhun, perencanaan APBN itu direncanakan tidak hanya dari sisi penerimaan saja, tetapi juga belanja. Untuk mengatasi utang itu, maka penerimaan pajak harus digenjot. Sehingga jika tax ratio rendah, bukan untuk diratapi, tetapi dicarikan jalan keluarnya. 

Anggota Komisi XI DPR RI ini menegaskan, siapa pun menteri ataupun presidennya, maka ketika menghadapi situasi pandemi seperti saat ini bukan tidak mungkin akan mengambil langkah taktis, sebagai langkah antisipatif mengatasi penyebaran wabah dan dampak perekonomian di dalam negeri.

“Pandemi ini juga menjadi ujian bagi para pemimpin, mengenal kelas ujiannya, leadership-nya, dan bagaimana mencari langkah antisipasi terhadap situasi dan keadaan yang ada,” katanya.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia Achmad Nur Hidayat mengatakan, pemerintah diminta tidak sembrono dalam mengelola APBN, karena akan berpengaruh pada generasi berikutnya.

“Mengelola APBN saya kira jangan sembrono. Ini menjadi konsen Partai Gelora untuk kita saling berdiskusi melihat masa depan APBN kita. Kalau APBN sembrono, gimana untuk generasi berikutnya,” kata Achmad Nur Hidayat.

Ia mengungkapkan, Partai Gelora sempat mendapat kritik ketika mengundang Rizal Ramli, Fuad Bawazier dan Mukhamad Misbkahun.

Namun, ketiga narasumber tersebut telah menjelaskan berbagai persoalan APBN dan pajak secara lugas, detil dan indah untuk menjadi masukan bagi pemerintah agar lebih baik lagi dalam mengelola negara.

Sehingga diskusi menjadi lebih menarik dan memberikan pencerahan dan pengetahuan (knowledge), dimana diskusi tidak hanya sekedar mengkritik, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa saat ini.

“Mari bersama-sama membangun bangsa dan negara Indonesia menuju lima besar dunia,” pungkas Achmad Nur Hidayat.

Pemerintah Jangan Pelit Sama Rakyat, Jangan Kasih Vaksin Murahan

, , , , ,

Partaigelora.id – Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016 Rizal Ramli menilai tingginya kasus Covid-19 dan angka kematian di Indonesia akibat virus Corona di Indonesia,salah satunya karena pemerintah dinilai pelit sama rakyatnya.

Hal itu, kata Rizal Ramli, bisa dilihat dari keengganan pemerintah dalam menerapkan lockdown dan menjalankan UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta pemberian vaksin yang efektifitasnya  sangat rendah.

“Rakyat kita mau nggak divaksin? Kebanyakan mau banget, cuman  jangan divaksin yang efektivitasnya sangat rendah , yaitu Sinovac yang hanya 55 %. Artinya, dari 100 yang divaksin, 55 % benar-benar efektif, tapi sisanya 45 %  bisa kena lagi,” kata Rizal Ramli dalam Gelora Talks dengan tema ‘Pandemi Berlanjut Akankah Memicu Krisis Sosial’ di Jakarta, Rabu (29/7/2021) petang.

Rizal Ramli meminta pemerintah tidak berjudi dengan nasib rakyat Indonesia dengan melanjutkan pemberian vaksin Sinovac. Pemerintah harus memberikan vaksin yang efektifitasnya diatas 97 persen seperti Pfizer, Moderna dan lain-lain.

“Ini rakyat kita divaksin yang efektifitasnya hanya setengahnya,  itulah masalahnya kenapa banyak yang udah divaksin kena lagi. Jangan dong berjudi dengan nasib rakyat dengan vaksin Sinovac. Jangan pelit sama rakyat, dikasih vaksi kelas Sinovac, mestinya Pfizer, Moderna atau apalah yang efektiftasnya di atas 97,” katanya.

Menurut Rizal, dengan pemberian vaksin yang lebih mahal, dengan target herd community (kekebalan komunal), misalnya 180 juta rakyat dikalikan dua kali dosis suntikan menjadi 360 suntikan. Per harinya dilakukan 2 juta suntikan, maka dalam tempo enam bulan targetnya tercapai.

“Saya ingat ketika Presiden Joe Biden dilantik 15 Januari, pokoknya sebelum hari kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli, Covid-19 tak boleh lagi jadi masalah utama. Terbukti dalam waktu kurang dari 6 bulan, Covid-19 di Amerika relatif bisa dikendalikan,” ungkapnya.

Rizal Ramli menegaskan, dalam perang melawan Covid-19 ini diperlukan kepemimpinan yang tegas dan berpihak kepada rakyat. Bukan sebaliknya, berubah-ubah kebijakan, namun hasilnya nihil, dimana kasus penularan dan tingkat kematian Covid-19 masih tinggi.

“Kita tidak mau lockdown, tapi faktanya kita di lockuout semua negara seperti Amerika, Eropa, Saudi Arabia, Singapura dan Jepang. Daripada di lockout lebih baik, kita lockdown. Cuman sediakan Rp 415 triliun saja,” kata mantan Menko Perekonomian era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

Anggaran sebesar Rp 415 triliun itu, diperlukan untuk lockdown selama tiga bulan. “Kita harus kasih makan 77 juta keluarga kurang mampu. Satu bulan Rp 105 Triliun, tiga bulan Rp 315 triliun, obat gratis Rp 100 triliun, paling hanya butuh Rp 415 triliun,” katanya.

Namun, menurut Rizal Ramli, pemerintah dinilai memilih menghindari tanggungjawab untuk melaksanakan lockdown seperti diamanatkan UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Sekarang ini anggaran Rp 1.035 triliun pada 2020 tidak ada efeknya. Kalau kasih makan rakyat, yang dikasih ecek-ecek, kasih bansos, itupun 1/3 -nya dikorupsi. Kita harus berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menyatakan kekhawatirannya, bahwa vaksin yang ada tidak cukup kuat menghadapi varian-varian baru Covid-19. Sehingga masih dibutuhkan beberapa kali vaksin lagi, tidak cukup dua dosis suntikan, bisa tiga hingga lima dosis suntikan.

“Pertanyaan yang sulit dijawab, berapa lama pemerintah bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Daya tahan fiskal pemerintah, apakah mampu mengatasi persoalan ini, karena krisis akan jauh lebih besar dari yang diperkirakan,” kata Anis Matta.

Menanggapi hal ini, Rizal Ramli lantas ‘menyentil’ Partai Gelora untuk  untuk bersikap kritis terhadap pemerintah demi kepentingan rakyat, khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Menurut saya,  This Is The Time. Mumpung di luar pemerintahan, kalau sudah di dalam nanti banyak pertimbanganya. Saya minta Partai Gelora lebih vokal, lebih berani menyuarakan kepentingan rakyat,” tegas Rizal yang disambut senyum Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.

Rizal Ramli menambahkan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini bertambah anjlok dan penanganan pandemi Covid-19 semakin tidak terkendali.

Rizal Ramli berharap Partai Gelora yang memiliki visi ‘Arah Baru Indonesia’ dan konsen dalam penyelesaian krisis bisa berperan lebih aktif lagi dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat mengambil langkah tepat dalam membuat kebijakannya.

“Berjuanglah untuk rakyat,  pemerintah tidak mampu kok menyelesaikan krisis ekonomi, malah semakin anjlok dalam menyelesaikan krisis pandemi in,” pungkas Rizal Ramli.

Indonesia Sudah Lampu Kuning, Anis Matta: Kita Harus Hati-hati Membaca Tanda-tanda Ini

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini sudah memasuki rute ketiga, yakni tahapan krisis sosial. Jika pemerintah tidak tanggap, maka krisis sosial akan berlanjut menjadi krisis politik.

“Tanda-tandanya menunjukkan bahwa kita ada di lampu kuning. Pandemi sudah menyebabkan krisis ekonomi, dan sekarang berlanjut pada krisis sosial. Kita harus berhati-hati membaca tanda-tanda ini, tanpa bermaksud saling menyalahkan, karena pada akhirnya merupakan tantangan bagi kita semuanya sebagai bangsa,” kata Anis Matta saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk 09 dengan tema ‘Pandemi Berlanjut Akankah Memicu Krisis Sosial’ di Jakarta, Rabu (28/7/2021) petang.

Dalam diskusi yang dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016 Rizal Ramli, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Menkes) Siti Nadia Tarmizi dan Clinical Epidemilog Ahlani Institute Tifauzia Tyassuma itu, Anis Matta  mengingatkan, krisis ekonomi saat ini menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dan angka kemiskinan naik 50 persen.

Menurut Anis Matta, suasana jiwa masyarakat (public mood) saat ini diliputi kesedihan, ketakutan, kemarahan dan frustasi. Kondisi tersebut bisa saja berbuah pada ledakan sosial dan krisis politik, apabila tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Disamping itu, ternyata vaksinasi tidak mampu mencegah munculnya varian baru. Vaksin terlihat kalah kuat dari varian baru yang terus bermunculan, sehingga masih dibutuhkan beberapa kali vaksin lagi.

“Ini menyangkut daya tahan fiskal dan kapasitas pemerintah. Pandemi menyedot anggaran sedemikian rupa, sementara pada waktu yang sama menutup sebagian besar sumber pendapatan pemerintah,” ujarnya.

Situasi saat ini, lanjut  Anis Matta, tentu saja menjadi ujian dan tantangan yang sulit bagi pemerintah. Apalagi jika melihat tanda-tanda, krisis terlihat akan semakin membesar.

“Pertanyaan yang sulit dijawab, berapa lama pemerintah bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Daya tahan fiskal pemerintah,  apakah mampu mengatasi persoalan ini, karena krisis akan jauh lebih besar dari yang diperkirakan,” katanya.

Hal senada disampaikan Clinical Epidemilog Ahlina Institute Dr. Tifauzia Tyassuma mengatakan, bahwa situasi sekarang sudah memasuki krisis sosial dan di khawatirkan akan terjadi chaos (kerusuhan) di masyarakat.

“Ini yang paling kita khawatirkan, kita mesti bersama-sama segera bahu-membahu untuk mencegah, jangan sampai krisis sosial ini menjadi chaos,” kata Tifauzia.

Dr Tifa, sapaan akrab Tifauzia Tyassuma memprediksi pandemi tidak akan selesai pada 2022, karena virus Corona terus melakukan mutasi dan membentuk varian-varian baru, termasuk varian lokal Indonesia.

“Siap-siap saja pandemi ini akan berjalan lama, sedikitnya butuh waktu antara 3-5 tahun lagi. Artinya ketika masih Pilpres, pandemi masih ada dengan asumsi terjadi mutasi-mutasi dan pemerintah belum ada solusi pengendalian sama sekali,” katanya. 

Menko Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016 Rizal Ramli menilai, pemerintah salah langkah dalam menerapkan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 selama ini.

Sejak awal seharusnya pemerintah menerapkan lockdown lakukan lockdown agar Covid-19 tidak menyebar. Bukan sebaliknya, bongkar pasang istilah dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Ketat,  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Mikro,  PPKM Darurat, sampai terakhir PPKM Level 4.

“Di seluruh dunia efektif mengendalikan pandemi ini sederhana kok lockdown. Iya kan nanti kalau udah berkurang ya nggak ada lockdown. Nanti kalau ada pandemi lagi ramai lagi atau virus baru lagi variasi baru ya lockdown lagi,” ujar Rizal Ramli.

Apabila kebijakan lockdown diterapkan ketika itu, kata Rizal Ramli, cost (biaya) yang dikeluarkan pemerintah tidak akan sebesar sekarang mencapai Rp 1.035 triliun, tapi cukup merogoh kocek Rp 415 triliun dan Covid-19 bisa dikendalikan.

“Lockdown hanya butuh Rp 415 triliun, itu buat kasih makan rakyat dan kasih obat-obatan gratis. Saya (merasa) aneh. Di seluruh dunia ada nggak sih, yang menyelesaikan kasus krisis tapi dengan ganti istilah doang? Mohon maaf kagak ada,” tegas Rizal Ramli.

Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 saat ini, karena ada mutasi baru varian Delta dari India, sehingga pemerintah perlu mengencangkan kembali pelaksanaan rem darurat melalui PPKM.

“PPKM Darurat Level 4 hingga 1 itu sesuai dengan rekomendasi WHO. Upaya ini untuk menurunkan mobilitas, bukan menghentikan, karena mobilitas ini memfasilitasi varian virus menyebar ke seluruh daerah. Sehingga kasus di daerah secara cepat meningkat dalam jumlah besar,” kata Siti Nadia.

Pemerintah menilai penerapan PPKM Darurat berdasarkan level ini tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat, karena diterapkan di level RT/RW, desa/kelurahan atau kecamatan saja.

“Di level yang paling terkecil sangat memungkinkan untuk melakukan arus keluar masuk di wilayah tersebut,” pungkas Juru Bicara Kemenkes ini.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X