Tag: sutriyono

Kunjungi Pati, Anis Matta dan Fahri Hamzah Terima Aspirasi dari Nelayan Juwana

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah mengunjungi para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit II Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (11/11/2021) petang.

Mereka melihat langsung proses pembongkaran ikan dari kapal nelayan, serta berdialog dengan para nelayan dan ketua asosiasi nelayan.

Anis Matta dan Fahri Hamzah menerima permasalahan nelayan seperi birokasi perijinan yang berbelit-belit hingga 29 perijinan, pungutan dari pusat dan daerah, serta mahalnya harga BBM untuk melaut.

Anis Matta mengatakan, nasib para nelayan saat ini sudah sangat menghawatirkan, sehingga perlu mendapatkan  perhatian dari pemerintah.

Apalagi, lanjutnya, nelayan ini bisa menjadi korban akibat adanya perubahan iklim dan punya potensi berdampak besar.

“Saya sengaja berkunjung ke Juwana ini ingin ngobrol dengan nelayan. Mereka bisa menjadi korban dari perubahan iklim, karena itu regulasi kita harus memperhatikan sisi kesulitan dari nelayan,” kata Anis Matta.

Menurut dia, regulasi yang dibuat pemerintah saat ini memberatkan nelayan, belum lagi pungutan yang ditarik pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, harga BBM untuk nelayan juga masih tinggi, yang semestinya mendapatkan subsidi dari pemerintah, sebab penghasilan mereka dari melaut menurun drastis. saat ini, karena berbagai faktor.

“Kita sudah catat ada tiga permasalaha, yaitu birokrasi berbelit-belit, adanya pungutan, dan BBM mahal. Insya Allah akan kita sampaikan ke pemerintah. Semua regulasi yang memberatkan mereka, sebaiknya dipikirkan kembali oleh pemerintah,” ujarnya. 

Fahri Hamzah menilai, nasib para nelayan di Jawa saat ini sangat memprihatinkan, karena mereka tidak punya pekerjaan lain, apalagi tanah yang berbeda dengan nelayan di wilayah lain.

Mestinya, mereka dibebaskan dari segala perijinan dan pungutan pajak, bukannya dipersulit seperti sekarang. Pemerintah juga kurang memberikan faslitas pelelangan dan pengolahan ikan, di laut maupun di darat.

“Pemerintahan ini lagi nyari duit, tapi nyali fulusnya jangan dari rakyat trus. Laut dipersusah, tapi tambang dipermudah. Ini tidak adil buat rakyat. Kita akan bombardir, kita akan demo, teriakan kekuasan itu harus melayani rakyat, jangan dibalik,” kata Fahri.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pati, Rasmijan mengungkapkan, nasib nelayan mulai terpuruk sejak Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) dijabat oleh Susi Pudjiastuti

Ketika dijabat Edhy Prabowo selaku Men-KP, nasib nelayan sudah mulai ada perbaikan, namun sayang terjerat kasus korupsi di KPK yang dinilai para nelayan berunsur ‘politis’.

Penggantinya, Wahyu Sakti Trenggono, bukannya melanjutkan perbaikan nasib nelayan yang telah dilakukan Men-KP sebelumnya, justru semakin memberatkan nasib nelayan.

“Pungutan pajak dinaikkan jadi 10 persen, ditambah pungutan daerah juga naik. Lalu, surat perijinan harus dilengkapi semua ada 29 surat, masa berlakunya berbeda-beda. Belum lagi yang operasi di laut ada 5 institusi, kalau di darat kan jelas ada satu polisi, kalau di laut ada 5 yang bisa menangkap,” kata Rasmijan.

Rasmijan mengaku sudah bertemu Men-KP Wahyu Sakti Trenggono sebanyak dua kali dan dengan Ditjen Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak tiga kali tidak membuahkan hasil.

“Kita sudah mengajukan audiensi dengan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo, red) belum direspon. Penghasilan nelayan bukan dari gaji, tetapi bagi hasil. Kalau perijinan dipersulit, pungutan pajak dinaikan, BBM juga naik, kita penghasilannya dari mana,” kata Ketua HNSI Kabupaten Pati ini.

Anis Matta berharap para nelayan mulai terjun ke politik agar memberikan dapat memberikan kesejahteran dan kemakmuran bagi nelayan sendiri. Nelayan bisa mengutus perwakilannya untuk duduk di kursi legislatif di pusat dan daerah.

“Kalau nelayan jadi Anggota DPR, DPRD maka nelayan sendiri yang bikin aturan, karena mereka yang lebih tahu nasib nelayan. Kita ingin nelayan mengutus perwakilanya di DPR, kita tidak ingin hanya dapat suara saja, tapi kita ingin ada perwakilan nelayan secara langsung,” ujar Anis Matta.

Dalam kunjungan ke Juwana ini, Anis Matta dan Fahri Hamzah juga diampingi Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Sutriyono serta beberapa pengurus DPN lainnya, Ketua DPW Jateng Ahmadi dan Wakil Ketua DPW Purwadi.

Partai Gelora Melihat Ada Peluang Besar untuk Diterima Masyarakat

, , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia muncul di beberapa survei sebagai partai partai baru yang cukup populer dengan loyalitas pemilihnya tinggi. Karena itu, Partai Gelora melihat adanya peluang besar untuk diterima masyarakat.

“Sebagai partai baru yang segar dan memiliki idealisme untuk menjalankan fungsi edukasi, advokasi dan agregasi yang tidak dijalankan partai politik lain, Partai Gelora melihat peluang besar untuk diterima masyarakat,” kata Sutriyono, Ketua Bidang Politik & Pemerintahan Partai Gelora Indonesia dalam diskusi politik di aplikasi Clubhouse tentang indeks demokrasi Indonesia, Kamis (25/2/2021).

Menurut Sutriyono, dalam keteranganya, Jumat (26/2/2021), UU Pemilu adalah faktor lain yang menentukan kualitas demokrasi Indonesia, selain penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dianggap menjadi ancaman tidak langsung bagi partisipasi politik masyarakat Indonesia.

Akibatnya, partispasi politik masyarakat melemah dan indeks demokrasi turun. “Partai baru seperti Gelora tentu menginginkan kompetisi yang fair dengan PT rendah, tapi ini tergantung pemerintah sebagai sponsor utama revisi UU itu,” kata Sutriyono.

Namun, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelora Indonesia Henwira Halim menyebut bahwa kurangnya partisipasi pemilih tidak serta merta membuat kualitas demokrasi rendah.

“Di Amerika Serikat, sejak tahun 90-an jumlah yang tidak memilih menyentuh 50 persen, dan ini berlangsung sampai sekarang,” kata pria yang akrab dipanggil Wira ini.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Gelora Indonesia Amin Fahrudin mengatakan, UU ITE menjadi faktor dominan buruknya demokrasi di Indonesia. Amin Fahrudin menyebut rekodifikasi UU KUHP menjadi ultimate goal insan hukum dan masyarakat Indonesia.

Ia menyebut UU ITE yang sekarang mengenakan sanksi pada masyarakat sesuai selera saja, misalnya menggunakan pasal karet yang ada di UU No. 1 tahun 1946.

“Jika RUU KUHP disahkan, maka pasal-pasal karet bisa direduksi. Penegak hukum dapat panduan yang tegas dan jelas, sehingga rasa keadilan tercipta di masyarakat,” lanjut Amin.

Seperti diketahui, dalam survei LSI, ‘party ID’ Partai Gelora Indonesia muncul dengan 0,7% dan lembaga riset ‘Y-Party’ dengan 0,2 persen. Party ID adalah tingkat kedekatan pemilih, atau dengan kata lain loyalitas konstituennya, terhadap partai tersebut.

Partai berciri logo gelombang ini baru berusia satu tahun lebih sedikit dan saat ini sudah terbentuk di 100% provinsi, 99% DPD kota/ kabupaten, dan 67% kecamatan.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Mobile Apps



X