Partaigelora.id – Wakil Ketua Parta Gelora Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, elit politik di Indonesia sekarang ini tidak menunjukkan keseriusan berdemokrasi.
Kondisi ini terjadi karena telah terlalu lama Indonesia dikungkung sistem politik kerajaan sekaligus mengalami masa kolonialisme imperialisme.
“Cita rasa, kebebasan, melemah, dan harus mengikuti maunya negara yang sedang terjadi di Indonesia,” kata Fahri dalam diskusi virtual ‘Demokrasi Indonesia di Simpang Jalan?’ yang diselenggarakan Moya Institute di Jakarta, Jumat (5/3/2021) petang.
Menurut Fahri, demokrasi di Indonesia sedang melemah karena oposisinya minim. Peran oposisi di DPR sebenarnya ada, namun, peran ini tidak dijalankan karena patut diduga begitu menyatu dengan pemerintahan. “Kecenderungan ikut maunya negara,” katanya.
Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai partai politik (parpol) yang menempatkan wakilnya di parlemen seolah berhenti menjadi industri berpikir.
Kebanyakan elite parpol, baik ketua umum, sekretaris jenderal, hingga pimpinan Fraksi di DPR tidak lagi menawarkan pemikiran segar. Malah telah menjelma menjadi mesin kekuasaan.
“Melihat parpol sekarang, demokrasi kita di persimpangan jalan,” tandas Fahri.
Pengamat politik sekaligus Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Prof Komaruddin Hidayat, mengungkapkan, proses demokrasi di Indonesia terasa terlalu mengikat dan normatif, karena menerapkan referensi dari Barat.
“Jadinya, demokrasi di Indonesia lebih dekat ke informasi untuk mempengaruhi opini masyarakat, jadi market. Informasi bertemu dengan realitas masyarakat yang pluralis dan religius membuat kadang sinkron, kadang benturan,” ujar Komaruddin.
Kemudian, Direktur Eksekutif NetGrit dan mantan Komisioner KPU Ferry Kurnia menuturkan, bila merujuk pada indeks demokrasi, Indonesia masih belum memberikan harapan baik. Sebab, hanya memiliki skor 65.
Realita tersebut, bagi Ferry, di satu sisi membuat demokrasi Indonesia telah terlaksana, namun juga masih muncul kontraproduktif. Bahkan, berdasarkan indeks demokrasi tersebut, Ferry membandingkan kualitas demokrasi Indonesia yang di bawah Timor Leste, Malaysia, serta Filipina.
Sedangkan diplomat senior, Prof Imron Cotan menilai, Indonesia masih belajar berdemokrasi. Sehingga jangan berharap bisa menjadi jawaban atas masalah yang terjadi belakangan ini. “Itu over expectation,” ujar Duta Besar Indonesia untuk Australia pada 2003-2005 ini.
Demokrasi di Indonesia, lanjutnya, tidak bisa disamakan dengan sistem politik berbasis Washington consensus dengan analogi one man one vote. Basis politik Indonesia adalah Pancasila, melalui musyawarah mufakat.
Dikatakan, poin penting demokrasi adalah mencapai masyarakat yang sejahtera. Caranya, dengan mengimplementasikan pasal 33 dan 34 UUD 1945. Yaitu, tentang tata kelola Sumber Daya Alam di Indonesia, dan fakir miskin menjadi tanggung jawab negara.
" arah baru indonesia, demokrasi, Fahri Hamzah, gelora indonesia
Mantap maju teruss gelora indonesia
Sepakat bang fahri,
Kasus yg terjadi para elit, mbuat rakyat menjadi dilema dengan sikap Domokrasi di indonesia sekarang, seolah negara ini menjadi milik oligarkik kekuasaan, pada akhirya rakyat di manipulasi mengunakan konsep manipolitik, agr para elit dapat menduduki tatah kekuasaan, lebih-lebih para elit pun saling berbutan parpol dalam rangka sebagai kendaraan yg tepat, trgis ya pertingakaian punterjadi sihingga para elit tidak sadar, sedangkan pelabuhan terakhir untuk mencapi semuanya itu adalah rakyat.
Harapan besar semoga kedepat partai gelora tidak akn terjadi demikian. Kita tetap tunjukan sportifitas partai gelora, bahwa partai gelora merupakan partai yg selalu bersama rakya, mulai dr tingkat relawan, pengurus hingga pemimpin partai.
…
Rakyat sekarang mulai dilematik bang dengan problem demokrasi indonesia, adakah saran terbaik dari abang farhi langkah apa yg kami buat di lapangan untuk menunjang elektabiltas partai gelora yang kita cintai bersama ini 🙏🙏🙏
..
Salam Mhan BIMA NTB satu pulau dengan Abang Fahri.